SOE, Flobamora-news.com – Takut kalah dalam bertarung di pemilihan kepala desa, bakal calon incumbent (petahana) berupaya mencekal pencalonan Dina Amilka Maria Nenabu sebagai bakal calon kepala desa di Desa Napi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pasalnya calon incumbent Kepala Desa Sakarias Talan tidak menerbitkan SK kepengurusan sebagai anggota PKK di desa tersebut.
Menurut pengakuan Dina bahwa dirinya sudah mengahadap kepala desa untuk meminta foto kopi SK kepengurusannya sebagai anggota PKK di Desa Napi tetapi tidak diberikan. Hal ini disampaikan kepada wartawan Flobamora-news.com melalaui pesan singkat WhatsAap pada, Selasa (26/4/2022)
“Saya ke kantor desa untuk minta foto kopi Surat Keputusan (SK) sebagai pengurus PKK, bapak sekretaris bilang ibu ke beliau untuk konsultasi dulu baru ketik. Terus saya ke rumah bapak desa lalu sampaikan bapak desa saya mau daftar ikut bakal calon kepala desa tapi di persyaratan harus cantumkan SK PKK jadi bapak tolong berikan SKnya dulu untuk saya foto kopi agar melengkapi berkas pencalonan”, jelas Dina.
“SK ini merupakan salah satu syarat kalau tidak ada maka saya pasti tidak bisa diakomodir menjadi calon tetap”, tegas Dina.
Upaya Dina dalam mencari keadilan bagi dirinya terus dilakukan dengan membuat surat keberatan kepada Kepala Dinas PMD dan anggota Komisi I DPRD TTS. Selain itu juga ia berusaha dengan mendapatkan surat keterangan dari RT setempat dan desa mengetahui camat yang menerangkan bahwa dirinya pernah menjabat sekretaris RT dan saat ini masih akrif anggota pengurus PKK Desa Napi.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TTS Thomas Lopo saat dimintai tanggapannya di ruang komisi menjelaskan bahwa kami dari komisi I akan berupaya agar calon dari Desa Napi dan Desa Sahan diloloskan menjadi calon tetap kepala desa.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
