Sementara itu kepala desa Olais Yosepus Nufeto yang juga berhasil di konfirmasi oleh media ini melalui sambungan telepon mengatakan bahwa betul ada penyegelan kantor desa Olais oleh pemuda pada desa Olais, dan saat penyegelan atau pemblokiran kami sedang rapat dengan statestik, dan sebelum penyegelan mereka tuntut agar saya masukan SPJ.
“Menyangkut SPJ 2022 maka dapat saya jelaskan bahwa saya dilantik sebagai kepala desa Olais pada bulan September 2022, sedangkan PJS nya mulai dari tahun 2021, sehingga laporan pertanggungjawaban untuk dana tahap pertama di kelola oleh PJS desa Olais Ignesius Yosep Babis, sedangkan anggaran tahun 2022 bulan September yang sudah saya terima itu akan saya pertanggungjawaban secara fisik maupun secara administrasi”, tehasnya.
Nufeto juga mengaku bahwa tahap II sudah diposting namun kendalanya terhambat pada pertanggungjawaban tahap I yang dikelola oleh PJS pak Ignesius Yosep Babis, sehingga langkah yang saya ambil adalah membuat laporan yang ditujukan kepada bapak bupati, inspektorat, Dinas PMD dan camat Kuanfatu juga sudah saya kasih. sedangkan ditanya tentang pengadaan anakan pisang Nufeto mengatakan bahwa ada pengadaan anakan pohon pisang sebanyak 1000 pohon dengan harga yang bervariasi perpohon Rp.20.000 dan sumberdananya dari dana sisa tahun 2021, ia mengaku bahwa ada pengadaan Stek ubi kayu, namun kades Nufeto tidak tahu jumlahnya berapa karena ia hanya sebatas mengawasi”, kata Nufeto,
“Pengadaan 1000 anakan pohon pisang itu dibeli dari masyarakat Desa Olais lalu diberikan kepada masyarakat Desa Olais juga dan pengadaannya dari TPK”, ujarnya.
Lalu ditanya tentang Nama S.Natonis yang ada dalam kwitansi pengadaan anakan pohon pisang maka kades Nufeto terdiam kurang lebih 5 menit lalu sang kades mengakhiri panggilan teleponnya tanpa pamit.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
