SOE, Flobamora-news.com – Pemda (TTS) bekerja sama dengan World Agroforestry Centre (ICRAF) guna menjawab tantangan pembangunan global melalui pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, kesehatan, perbaikan produktivitas dengan dampak rendah terhadap lingkungan serta peningkatan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruh eksternal lainnya di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebuat menggerakan para peneliti muda yang tergabung dalam Inkubator Peneliti Muda Lanskap (IPML) telah merampungkan sejumlah kegiatan menghimpun data tata kelola lahan, ketahanan pangan, dan kesetaraan gender di 12 desa. Selain itu juga menyajikan temuan dan aspirasi mereka kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam acara “Beta Pung Kampung” yang digelar di Aula Mutis, Kantor Bupati TTS, pada Kamis (1/12/2022).
Ketua panitia Beta Pung Kampong Bonefasius Derosari Nailiu mengatakan Beta Pung Kampong mengusung tema “Lahan Berkelanjutan untuk Kesetaraan Gender, Ketahanan Pangan, dan Perubahan Iklim”. Ini adalah medium untuk menyampaikan data dasar dan informasi, temuan dan pengalaman.
“Kegiatan berupa diskusi bersama masyarakat petani, tokoh adat, tokoh agama, badan pengelola air, dan pemerintah desa. Hasil kajian lapang berupa tulisan populer, poster, video ini terkait pengelolaan lahan Berkelanjutan, kesetaraan gender, ketahanan pangan dan perubahan iklim. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penentuan suatu kebijakan yang tepat”, ujarnya.
Diprakarsai oleh World Agrofestry (ICRAF) Indonesia melalui Land4Lives, IPML adalah wadah lulusan muda perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan kapasitas dan berperan aktif dalam upaya mencari solusi berbasis alam untuk petani dan masyarakat desa di 3 provinsi yakni: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.
Di Nusa Tenggara Timur, fokus kegiatan berada di Kabupaten TTS. Land4Lives atau Sustainable Landscape for Climate Resilient Livelihoods adalah proyek kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada.
“Secara global, perubahan iklim yang drastis sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Akibatnya, secara umum kualitas hutan menjadi terancam dengan hilangnya berbagai keragamaan hayati, oksigen berkurang sehingga berdampak pada penurunan kualitas air, penurunan kualitas pangan karena lahan tidak dapat difungsikan dengan baik. Penurunan kualitas pangan berakibat khususnya pada perempuan, karena ditangan merekalah kebutuhan pangan dan gizi keluarga dipertaruhkan.” Kata Koordiantor Provinsi Land4Lives Nusa Tenggara Timur, Yeni Fredik Nomeni.
Proses adaptasi menjadi pilihan untuk tahu sejauh mana perbaikan tata kelola lahan untuk adaptasi perubahan iklim. Berbagai praktik pengelolaan lahan pertanian ramah lingkungan perlu dilakukan di tingkat bentang lahan, sementara di tingkat desa dilakukan peningkatan sistem pengelolaan berbasis agroforestri untuk menanggani pemenuhan kualitas pangan masyarakat.
Sambutan Bupati TTS yang diwakili oleh Sekda TTS Drs.Seperius Edison Sipa,M.Si bahwa kabupaten TTS memiliki 32 kecamatan dan 266 desa dan 12 kelurahan dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 471.010 jiwa. Dengan jumlah tersebut kurang lebih 90% penduduk tinggal dan menetep di pedesaan dengan pekerjaan utama adalah bertani dengan menanam jagung dan beternak Ayam, Sapi, dan Babi.
Permasalahan yang sekarang di gumuli di kabupaten TTS adalah tingkat kemiskinan dan angka stunting yang masih tinggi, sehingga angka kemiskinan sampai tahun 2021 mencapai 26,62%, sedangkan kondisi stunting sampai saat ini mencapai 28,3%, hal disebabkan juga karena kondisi geografi dan topografi wilayah yang luas dan banyak perbukitan sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam mendistribusikan alat pertanian, belum mengoptimalkan pemberlakuan gender serta mengatasi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Lebih lanjut Seperius mengatakan bahwa untuk menjawab permasalahan yg terjadi maka pemerintah kabupaten TTS tidak bekerja sendirian melainkan bekerja sama dengan 23 NJO dan LSM yang ada di kabupaten TTS untuk menginterfensi permasalahan yang terjadi di kabuoaten TTS. Jelas Sekda Sipa.
Dalam sesi diskusi menghadirkan empat peneliti muda lenskep (PML) untuk berbagi informasi dan pengalaman. Disampaikan bahwa sektor pertanian, perkebunan dan peternakan adalah sektor andalan yang sebagian besar pengelolaannya dilakukan oleh perempuan.
Dampak dari perubahan iklim cukup dirasakan oleh masyarakat diantaranya berkurangnya sumber air juga pola tanam berubah. Kaum perempuan menjadi kaum paling rentan terkena dampak karena tugas mereka dalam rumah tangga menjadi bertambah.
Mereka harus memastikan kebutuhan pangan dan air keluarganya tercukupi, diantaranya dengan menanam berbagai sayur-sayuran, memelihara ayam, juga mencari kayu untuk kayu bakar. Hal ini dilakukan guna pemenuhan protein dan gizi keluarga dan banyak perempuan di TTS juga menenun untuk dapat dijual.
Peran ganda yang dilakukan perempuan juga terjadi, selain mengurus kebutuhan Rumah tangga, mengelola keuangan keluarga, banyak juga kaum perempuan yang melakukan pembersihan lahan kebun, pemeliharaan tanaman dan pepohonan, bahkan turut dalam proses penjualan hasil kebun, seperti asam dan kemiri.
“Stigma ‘perempuan tahan lapar’ adalah stigma yang bisa membunuh perempuan,” Kata Marlinda Nau dari Lakoat Kujawas yang hadir sebagai salah satu narasumber.
Pengetahuan tentang pangan alternatif dengan sendirinya telah hilang. Protein tidak harus berasal dari hewan, bisa diganti dengan protein nabati dengan kacang-kacangan. Karbohidrat pengganti beras pun bisa didapatkan. Perempuan paling banyak bisa mengakses hutan, karena makanan berasal dari perempuan. Tindakan seperti pemberian pestisida pada tanaman pun perlu diperhatikan dan dibatasi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
