Ketua Komisi III DPRD TTS, Marten Tualaka mengatakan bahwa kehadiran hari ini beda dengan kehadiran sebelum karena hari ini semua lengkap yaitu komisi IV DPRD Provinsi dan komisi III DPRD TTS yang membidangi Infrastruktur, dinas PUPR provinsi dan PUPR Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, tokoh adat dan pemilik lahan pada lokasi bencana longsor. Sehingga solusi kami tawarkan dan kita sepakati bersama tidak berubah ketika kami kembali.
“Ada dua hal yang harus dilakukan yaitu penanganan jangka pendek dan penanganan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah bagaimana kita membuka akses jalan alternatih agar masyarakat bisa lewat agar masalah ekonomi, ttansportasi tidak terputus”, tegas Marten.
“Kita membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi bersama pemilik lahan tentang masalah sosial dan pembebasan lahan. Kami dari komisi III DPRD TTS besama Pemda TTS untuk membantu pemprov untuk membuka jalan alternati”, jelas Marten.
Kepala bidang PU Binamarga Provinsi NTT, Adi Mboeik yang konfirmasi media ini pada lokasi bencana mengatakan bahwa jalan ini tidak munkin harus dipergunakan sekarang. Oleh karena itu kami dari pemprov akan secepatnya membuka jalan alternatif agar transportasinya tidak terputus seperti ini.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemda TTS agar segera menyelesaikan masalah sosial dengan pemilik lahan sehingga pekerjaan jalan alternatif segera dikerjakan, serta kita juga akan melihat kondisi cuacanya, kalau masih hujan maka mohon pengertian san kerjasamanya”, jelas Adi.
Kepala Desa Napi, Yutum Nombala mengatakan bahwa kami pemerintah desa sudah berkoordinasi dengan tokoh adat untuk melakukan pertemuan bersama dengan para pemilik lahan agar melakukan kesepakatan bersama untuk pembebasan lahan. Karena pemilik lahan sesungguhnya adalah marga Soinbala, Manu, Talan, Nesimnasi, Asbanu, Sae dan Snae.
“Pertemuan ini akan dilakukan secepatnya”, tegas Yutum.
Hadir juga tokoh adat dan pemilik lahan Viktor Soinbala dengan spontan mengatakan bahwa saya yang punya lahan secepatnya akan melakukan pertemuan dengan para tokoh adat dan pemerintah desa agar segera membebaskan lahan ini tujuannya agar dipergunakan untuk membuka jalan alternatif sehingga transportasinya tidak terputus.
“Jika ini dibiarkan terus berlarut maka itu akan membawa dampak yang buruk buat perekonomian masyarakat. Sehingga saya yang punya lahan minta agar jangan ada yang menolak untuk melakukan pembebasan lahan”, pungkas Viktor.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
