SOE, Flobamora-news.com, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) gelar lonfrensi pers terkait peluncuran serentak meja bantuan pemantau pemilu tahun 2024 berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada,Jumat (10/6/2022)
Dihadiri oleh Lima Komisioner antara lain: Ketua Bawaslu selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi (H2DI) Melky E. Fay, S.Sos, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Desi M.Nomleni, S.Pt, Kordiv Penanganan Pelanggaran Andhy B.A. Funu, S.H, Kordiv SDMO Aryandi A.Amiruddin, S.T, Kordiv Penyelesaian Sengketa Albert J.J. Benu, S.Sos. dan Koordinator Sekretariat Wener Neolaka,
Ketua Bawaslu Melky Fay mengatakan bahwa, kegiatan ini dilakukan secara serentak mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ini juga berkaitan dengan peluncuran serentak meja bantuan pemantauan pemilu pada tahun 2024 mendatang, yang dilaksanakan dijajaran Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ada kaitannya dengan tugas pemantauan yang telah diatur dalam pasal 435 sampai dengan pasal 442.
“Kegiatan ini dilakukan serentak secara Nasional dengan tujuannya adalah bahwa kurang lebih empat hari lagi sudah mulai tahapannya yaitu terhitung 14 juni 2022. Untuk pemungutan suaranya itu ada pada tanggal 14 Pebruari 2024 sedangkan pemilihan serentak ada pada tanggal 27 November 2024”, jelas Melky.
“Yang menjadi acuan dalam kegiatan hari ini adalah bahwa walaupun tahapannya belum berjalan, tapi sudah peluncuran pemantau pemilu. Tujuannya agar proses dari awal dapat dipantau oleh pemantau pemilu”, katanya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
